DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-Gala KP.22763-Sibuhuan

Tugas dan Fungsi

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS NOMOR 11 TAHUN  2025 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 170

  • Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  • pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika,Statisti, dan persandian.
  • pembinaan, Pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan  di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  • Kepala DinasKomunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:
  • perumusan program kerja dinas;
  • perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika;
  • penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika;
  • pelaksanaan pembinaan organisasi dinas;
  • penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga dinas;
  • pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
  • pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 171

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pelaporan dan tugas pembantuan, keuangan serta kepegawaian dan umum.
  • Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  • mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang di lingkungan organisasi;
  • mengkoordinasikan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  • mengelola surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga kantor.
  • Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  • pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja dinas;
  • pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
  • perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja dinas;
  • pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
  • pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dinas;
  • pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban   kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
  • pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan  data  dan  informasi  dinas;
  • pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
  • pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 172

  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja dinas.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai fungsi:
  • penghimpunan dan penelaahan peraturan Perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang program dan keuangan;
  • penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  • pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  • penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
  • penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
  • pengoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  • pengoordinasian dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  • pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat   (IKM) Kinerja Dinas;
  • pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
  • pelaksanaan pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian  gaji  pegawai;
  • pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
  • penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan;
  • penyusunan laporan keuangan dan kinerja dinas; dan
  • pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 173

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi  umum  dan  perkantoran, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai serta  kehumasan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  • penghimpunan dan penelaahan peraturan perundangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang administrasi umum;
  • penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang kepegawaian dan peningkatan SDM;
  • penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketetalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
  • pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan penyusunan database pegawai dinas;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja dinas;
  • penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
  • pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
  • pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian dinas;
  • pengoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai dinas;
  • pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
  • pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
  • pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
  • pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  •   penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  • pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bidang Informasi dan Komunikasi

Pasal 174

  • Bidang Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  • Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas Mengelola dan membina Informasi dan Komunikasi Publik.
  • Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
  • menyusun Program Kerja;
  • menyusun bahan Kebijakan dan Memfasilitasi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Media;
  • mengumpulkan data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
  • Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  • perumusan rencana kerja di bidang Jaringan Komunikasi dan kemitraan Media serta Telekomunikasi, Pos dan Persandian;
  • perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Jaringan Komunikasi dan Kemitraan Media serta Telekomunikasi, dan Pos;
  • pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Jaringan Komunikasi dan Kemitraan serta Telekomunikasi, dan Pos;
  • pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Jaringan Komunikasi dan Kemitraan media serta Telekomunikasi, dan Pos;
  • pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; dan
  • pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang E-Government

Pasal 175

  • Bidang E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Kepala Bidang E-Government mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendaikan kegiatan bidang E-Government.
  • Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:
  • mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi
  • meningkatkan efisiensi dalam berbagi data dan informasi
  • meningkatkan transfaransi, kontrol dan Akuntabilitas Pemerintah
  • Kepala Bidang E-Government mempunyai uraian tugas:
  • perumusan rencana kerja di bidang Infrastruktur, penerapan teknologi, aplikasi dan keamanan informasi e-Government;
  • perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Infrastruktur, penerapan teknologi, aplikasi dan keamanan informasi e-Government;
  • pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Infrastruktur, penerapan teknologi, aplikasi dan keamanan informasi e-Government;
  • pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Infrastruktur, penerapan teknologi, aplikasi dan keamanan informasi e-Government;
  • pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; dan
  • pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Persandian dan  Statistika

Pasal 176

  • Bidang Persandian dan Statistik  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang Persandian dan  Statistika mempunyai tugas Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan,memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian.
  • Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Persandian dan  Statistika menyelenggarakan fungsi:
  • menyusun program kegiatan Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
  • menyiapkan konsep kebijakan kepala Dinas dan Naskah dinas yang berkaitan dengan bidang data, Statistik,Persandian sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.
  • mempelajari dan mengkaji peraturan Perundang-undangan di bidang Statistik dan Persandian dan Regulasi Sekterol terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Kepala Bidang Persandian dan  Statistika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  • perumusan rencana kerja di bidang Persandian dan Statistika;
  • perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Persandian dan Statistika;
  • pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Statistika dan informasi;
  • pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Persandian dan Statistika; dan
  • pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.